Pembangunan Nasional Orde Baru

Pembangunan nasional

Latar belakang pembangunan nasional:
Pembangunan nasional dilakukan untuk melaksanakan tugas mewujudkantujuan nasional yg termaktub dalam pembukaan uud 1945 yaitu melindungisegenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.

Pengertian  pembangunan nasional:

Pembangunan nasional adalah: pembangunan dari, oleh dan untuk masyarakat, dan sasarannya meliputi seluruh bidang kehidupan, seperti bidang ekonomi, social budaya, pertahanan dan keaamanan, dan sebagainya…

Tujuan pembangunan nasional:

-          Perwujudan wawasan nusantara serta untuk memperkukuh ketahanan nasional

-          Mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan pancasila dan uud 1945 dalam wadah Negara kesatuan republik indonesia yang merdeka dan berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perike perikehidupan yang aman tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan, pergaulan dunia yg merdek, bersahabat tertib dan damai.

POLA DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN NASIONAL PADA MASA ORDE BARU

     Pembangunan nasional pada masa Orde Baru dilaksanakan dengan 2 pola dan tahapan. Pertama adalah pola umum pembangunan jangka panjang yang berlangsung dalam kurun waktu 25 tahun. Kedua adalah pola umum pembangunan jangka menengah yang berlangsung 5 tahun dan disebut pembangunan 5 tahun (PELITA).

Pola umum pembangunan jangka ini selanjutnya dijabarkan lagi ke dalam rencana pembangunan 5 tahunan yang disebut pelita seperti tercantum dalam table di bawah ini.

Repelita	Tahun
Tahap PJPT I
Pelita I	1969/70 – 1973/74
Pelita II	1974/75 – 1978/79
Pelita III	1979/75 – 1983/84
Pelita IV	1984/85 – 1988/89
Pelita V	1989/90 – 1993/94
Tahap PJPT II
Pelita VI	1994/95 – 1998/94

POLA DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN NASIONAL MENURUT GBHN 1999

Pola Pembanguanan Nasional

Pembangunan ekonomi di Indonesia dilaksanakan secara bertahap dan berencana sebagaimana tertuang dalam GBHN, atau pola pembangunan jangka panjang (25 tahun) dan pola pembangunan jangka pendek (5 tahun).

1. Pembangunan Jangka Panjang I

Pembangunan jangka panjang I (PJPT I) meliputi 5 Pelita. Secara umum tujuan yang hendak dicapai pada msing-masing Pelita adalah

 Meningkatkan taraf hidup, kecerdasan, dan kesejahteraan seluruh rakyat, yang semakin merata dan adil.

 Meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan berikutnya.

a. Pelita I (1 April 1969-31 Maret 1974)

Pembangunan lima tahun tahap ini menitik beratkan pada pembangunan seektor pertanian dan industri yang mendukung pertanian.

b. Pelita II (1 April1974-31 maret 1979)

Pembangunan lima tahun tahap ini menitik beratkan pada pembangunan sektor pertanian dan meningkatkan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku.

c. Pelita III(1April 1979-31 Maret 1984)

Pembangunan lima tahun tahap ini menitik beratkan pada pembangunan sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi.

d. Pelita IV (1 April 1984-31 Maret 1989)

Pembangunan lima tahun tahap ini menitik beratkan pada pembangunan sektor pertanian uantuk melanjutkan usaha-usaha menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri, baik industri berat maupun industri ringan yang akan terus dikembangkan pada Pelita selanjutya.

e. Pelita V (1 April 1989-31 Mret 1994)

Pembangunan lima tahun tahap ini menitik beratkan padape,bangunan sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan dan meningkatkan produksi pertanian lainnya, serta meningkatkan sector industri yang menghasilkan barang-barang ekspor, industri yang menyerap tenaga kerja, industri pengolhan hassil pertanian dan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin sendiri.

2. Pembangunan Jangka Panjang II

a. Pelita VII (1 April-31 Maret 1999)

Pembangunan lima tahun tahap ini menitik beratkan pada pembangunan sektor ekonomi berdasarka keterkaitan antara industri dan pertanian serta pembangunan sektor-sektor lainnya dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan YME.

Kebujakan pembangunan bertumpu pada Trilogi pembangunan:

 Pemerataan bembanguanan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya kemakmuran yang berkeadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

 Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

 Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Tujuan pelita ke VI:

 Menumbuhkan sikap dan tekad kemandirian manusia dan masyarakat Indonesia dalam rangka meningkatkan koalitas sumberdaya manusia untuk mewujudkan kesejahteraan secara lahir batin yang selaras adil dan merata.

 Meletakkan landasan pembanguanan yang mantap untuk tahap pembangunan berikutnya.

b. Pelita VII (1 April-31 Maret 2004)

Pelita ke VII bertumpu pada Trilogi pembangunan dan memiliki tujauan yang sama dengan Pelita VI.

Kelemahan Penyelenggaraan negara pada Masa Orde Baru

Sebelum Pelita ke VII terlaksana , sekitar tahun 1997, Indonesia dilanda crisis ekonomi. Pertumbuhan ekonomi terhenti dan taraf hidup mesyarakat menurun derastis serena banyak terjadi PHK dan peningkatan pembangunan. Crisis ini terjadi karena akibat kelamahan-kelemahan penyelenggaraan negara di massa lalu, antara lain karena pelaksanaan pembanguanan yang kurang merata antardaerah sehingga meningkatkan terjadinya kesenjangan pertumbuhan. Hal ini mengakibatkan muncul gejala diintegrasi bangsa, terjadi konflik social, melemahnya penegaka hukum dan HAM, kesejahteraan masyarakat berkurang, dan pembangunan di daerah-daerah kurang berkembang.

Program Pembangunan Nasional (Propenas)

Propenas adalah rencana pembangunan berskala nasioanal dan merupakan konsensus (kesepakatan bersama) seluruh masyarakat tentang pembangunan nasioanal yang akan diselenggarakan dalam kurun waktu lima tahun, antara lain dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2005.

Tujuan Propenas adalah:

 Membangun sistem politik yang demokrtis serta mempertahankan persatuan dan kesatuan.

 Mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang bersih (good government).

 Mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan yang berkelanjuatan dan berkeadialan.

 Membanguan kesejahteraan dan ketahanan budaza.

 Meningkatkan pembanguanan daerah.